Pemerintah Aceh mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi ribuan penyintas banjir dan longsor. Tiga bulan setelah bencana melanda, banyak warga masih bertahan di lokasi pengungsian dengan fasilitas terbatas dan kondisi yang jauh dari layak. Sementara sebagian hunian sementara (huntara) mulai dialihkan ke skema huntap, realisasi pembangunan dinilai belum mampu menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
Penyintas Masih Bertahan di Pengungsian
Di Aceh Utara dan Aceh Tengah, para korban terdampak bencana terus menunggu kepastian tempat tinggal yang lebih aman. Hingga kini, sebagian besar belum memperoleh huntap maupun huntara yang memadai. Mereka bertahan di tenda darurat dan bangunan seadanya, menghadapi cuaca tidak menentu serta keterbatasan sanitasi.
Salomah Inen Ali (48), penyintas di Aceh Tengah, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mempertanyakan lambatnya pembangunan di desanya, sementara wilayah lain sudah mulai mendapatkan hunian sementara. Harapan warga sederhana: mereka ingin segera dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak dan aman sebelum kondisi semakin memburuk.
Kebutuhan Huntap Sangat Besar
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan bahwa kebutuhan huntap di Aceh masih sangat tinggi dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia. Dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Sosial di Jakarta, ia meminta agar percepatan pembangunan huntap ditetapkan sebagai prioritas nasional.
Menurut data pemerintah daerah, total rumah rusak dan hilang akibat banjir-longsor di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, 97.936 unit termasuk kategori rusak berat dan hilang. Namun hingga 18 Februari 2026, rencana pembangunan huntap baru terealisasi sekitar 9.246 unit atau 9,4% dari total kebutuhan. Sementara itu, usulan rencana aksi Kementerian PUPR/PKP mencakup 21.590 unit atau sekitar 22% dari kebutuhan keseluruhan. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan riil dan rencana pembangunan.
Aceh Dorong Pembangunan Dilakukan Paralel
Pemerintah Aceh juga meminta agar pembangunan huntap tidak dilakukan secara bertahap yang memakan waktu lama, melainkan dijalankan secara paralel. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik rumah.
Dengan strategi paralel, pemerintah daerah berharap proses relokasi penyintas dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, percepatan pembangunan huntap dinilai penting untuk memulihkan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Bagi para penyintas, hunian tetap bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol kepastian hidup setelah bencana. Tanpa tempat tinggal yang layak, mereka sulit memulai kembali aktivitas ekonomi, pendidikan anak, dan kehidupan sosial secara normal.
Desakan Pemerintah Aceh kepada Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa penanganan pascabencana masih membutuhkan perhatian serius. Jika percepatan pembangunan huntap benar-benar menjadi prioritas nasional, ribuan keluarga di Aceh berpeluang segera meninggalkan pengungsian dan memulai babak baru yang lebih aman dan bermartabat.
