Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra pascabencana. Sebanyak 1.741 sekolah terdampak kini mulai menjalani proses perbaikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang digagas pemerintah pusat.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung meskipun di tengah tantangan pemulihan pascabencana. Program tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan yang rusak, tetapi juga menghadirkan kembali lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa serta tenaga pendidik.
Anggaran Capai Rp1,254 Triliun
Hingga saat ini, tercatat 1.741 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam program revitalisasi tersebut. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,254 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk:
- Memperbaiki ruang kelas yang mengalami kerusakan
- Membangun kembali fasilitas pendukung pembelajaran
- Memastikan sarana dan prasarana pendidikan dapat difungsikan secara optimal
Dengan dukungan anggaran ini, diharapkan proses pendidikan di wilayah terdampak dapat kembali berjalan maksimal tanpa mengorbankan kualitas dan keselamatan.
248 Sekolah Tambahan Segera Bergabung
Program revitalisasi ini masih akan terus diperluas. Pada pekan depan, sebanyak 248 sekolah tambahan dijadwalkan ikut bergabung dalam program tersebut.
Artinya, semakin banyak satuan pendidikan di Sumatra yang akan memperoleh dukungan untuk kembali beroperasi secara penuh. Perluasan program ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan.
Pendidikan Jadi Prioritas Pemulihan Pascabencana
Melalui program revitalisasi ini, pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana. Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial serta memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.
Dikutip dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kembali ruang belajar yang layak dan aman bagi seluruh peserta didik di wilayah terdampak.
